Implementasi program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial (Kemensos) kini tengah menghadapi tantangan signifikansi di tingkat operasional. Berdasarkan data per 14 Juli 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan bahwa realisasi target penerimaan siswa baru jenjang Sekolah Dasar (SD) baru mencapai 5.000 siswa dari total proyeksi 9.000 siswa secara nasional. Kesenjangan sebesar 44 persen antara target dan realisasi ini memicu diskursus kritis dari Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang menuntut evaluasi komprehensif terhadap desain kebijakan dan efektivitas pendekatan pedagogis yang diterapkan.
Disparitas Target dan Realita: Tinjauan Statistik dan Sosiologis
Dalam kacamata sosiologi pendidikan, kegagalan mencapai target kuantitatif dalam sebuah program sosial sering kali berakar pada ketidaksesuaian antara "top-down policy" dengan realitas sosiokultural di lapangan. Anggota Komisi VIII DPR, Derta Rohidin, menekankan bahwa fenomena rendahnya minat masyarakat bukan sekadar persoalan teknis sosialisasi, melainkan cerminan dari resistensi orang tua terhadap model pendidikan berbasis asrama (boarding school) bagi anak usia dini.
Secara psikologis, anak usia SD berada dalam fase krusial perkembangan emosional yang membutuhkan kelekatan (attachment) dengan lingkungan keluarga inti. Merujuk pada teori perkembangan John Bowlby, kelekatan yang aman adalah fondasi bagi pembentukan karakter dan kepercayaan diri anak. Ketika Kementerian Sosial menerapkan sistem asrama sebagai model utama, terdapat potensi benturan dengan struktur nilai keluarga di Indonesia yang masih memegang teguh pola asuh konvensional. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa peran keluarga masih menjadi determinan utama dalam stabilitas psikologis anak, sehingga kebijakan yang memisahkan anak dari orang tuanya sejak dini harus melalui pertimbangan etis dan sosiologis yang mendalam.
Dilema Konsep Boarding School dalam Pendidikan Dasar
Penerapan sistem asrama pada jenjang pendidikan dasar membawa konsekuensi biaya sosial yang cukup tinggi. Derta Rohidin dalam pernyataannya pada 17 Juli 2026 menegaskan bahwa fasilitas fisik yang mumpuni di lingkungan asrama tidak akan pernah bisa menggantikan peran "rumah" sebagai ruang edukasi moral dan spiritual. Dalam perspektif ekonomi pendidikan, kebijakan ini sering kali dianggap kurang efisien apabila tidak diimbangi dengan analisis kebutuhan (needs assessment) yang spesifik di setiap wilayah.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa Kemensos perlu melakukan evaluasi kurikulum dan operasional agar program ini tidak sekadar menjadi proyek infrastruktur. Jika program Sekolah Rakyat hanya berfokus pada kuantitas pembangunan unit sekolah tanpa memperhatikan daya terima masyarakat, maka risiko "mubazir anggaran" menjadi sangat nyata. Di beberapa daerah, terutama yang memiliki nilai kearifan lokal kuat, konsep sekolah reguler atau model semi-boarding jauh lebih diterima dibandingkan sistem asrama penuh yang memutus interaksi harian antara anak dan orang tua.
Strategi Reorientasi Kebijakan: Menuju Pendekatan Inklusif
Untuk mencapai keberlanjutan program, Kementerian Sosial disarankan untuk melakukan pergeseran paradigma dari one-size-fits-all (kebijakan seragam) menjadi pendekatan yang lebih adaptif. Analisis terhadap dinamika pasar pendidikan menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program bantuan sosial pendidikan sangat bergantung pada tingkat kepercayaan (trust) publik. Jika orang tua merasa khawatir akan kesejahteraan emosional anaknya, maka seberapa pun besar subsidi yang diberikan, program tersebut akan tetap mengalami kesulitan dalam penyerapan siswa.
Beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah antara lain:
- Segmentasi Target yang Presisi: Fokus program sebaiknya diprioritaskan bagi anak-anak dalam kondisi kerentanan ekstrem, seperti anak yatim piatu, anak terlantar, atau keluarga korban bencana yang secara faktual tidak memiliki dukungan keluarga (family support system).
- Fleksibilitas Model Pembelajaran: Mengadopsi model semi-boarding di mana anak tetap mendapatkan pendidikan intensif namun tetap dapat berinteraksi dengan keluarga di luar jam sekolah.
- Audit Psikososial: Melibatkan pakar perkembangan anak dalam perancangan lingkungan asrama agar tercipta ekosistem yang tidak menekan kondisi psikologis siswa.
Dampak Jangka Panjang: Kualitas di Atas Kuantitas
Indikator keberhasilan pendidikan tidak boleh hanya berhenti pada angka partisipasi. Dalam jangka panjang, keberhasilan Sekolah Rakyat harus diukur melalui capaian tumbuh kembang anak secara holistik. Jika pemerintah terus memaksakan target numerik tanpa memperbaiki substansi pengasuhan, maka akan muncul dampak jangka panjang berupa trauma pemisahan (separation anxiety) pada anak, yang justru kontraproduktif dengan tujuan awal program untuk memajukan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menurut pandangan para ahli, kebijakan pendidikan inklusif dan berbasis komunitas sering kali memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi karena melibatkan partisipasi aktif orang tua. Pemerintah, dalam hal ini Kemensos, harus menempatkan diri sebagai fasilitator, bukan sekadar penyelenggara yang menentukan segregasi pendidikan bagi masyarakat miskin. Narasi bahwa sekolah asrama adalah solusi terbaik bagi masyarakat kurang mampu harus didekonstruksi dengan melihat realitas bahwa keluarga adalah unit terkecil yang paling efektif dalam pembentukan karakter.
Rekomendasi untuk Pemerintah dan Pemangku Kepentingan
Mengingat urgensi evaluasi ini, Komisi VIII DPR diharapkan dapat terus melakukan fungsi pengawasan (oversight function) secara ketat. Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial harus bersifat transparan dan berbasis data (evidence-based policy). Tidak boleh ada lagi target administratif yang mengorbankan kepentingan terbaik bagi anak.
Data perolehan siswa yang baru mencapai 5.000 dari 9.000 target nasional harus dijadikan sebagai lampu kuning bagi birokrasi. Ini adalah momentum untuk melakukan reorientasi program, di mana kualitas kesejahteraan anak ditempatkan sebagai variabel independen yang paling menentukan. Pemerintah harus berani mengakui bahwa ada ketimpangan antara desain program dengan kebutuhan riil masyarakat.
Sebagai kesimpulan, Sekolah Rakyat adalah inisiatif mulia untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan. Namun, tanpa penyesuaian desain yang menghargai nilai-nilai sosiologis dan psikologis keluarga, program ini berisiko kehilangan relevansinya di mata masyarakat. Keberhasilan program ini di masa depan tidak akan ditentukan oleh berapa banyak gedung yang dibangun di Sragen atau wilayah lainnya, melainkan seberapa besar ketenangan orang tua dalam mempercayakan pendidikan anaknya dan seberapa bahagia anak tersebut dalam menjalani proses belajarnya.
Pemerintah perlu meninjau kembali seluruh arsitektur kebijakan ini dengan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas, termasuk mendengar aspirasi dari para praktisi pendidikan dan psikolog. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan fleksibel, program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat sasaran, bukan sekadar beban administratif yang tidak terserap maksimal. Transparansi data dari Kemensos di masa mendatang akan menjadi tolok ukur utama apakah evaluasi ini benar-benar membawa perubahan atau hanya sekadar retorika politik di meja parlemen.