Keputusan Komisi I DPR RI untuk memberikan persetujuan atas pemindahtanganan aset berupa eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 melalui mekanisme lelang menandai langkah strategis dalam reformasi manajemen aset pertahanan nasional. Langkah yang diputuskan dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI pada Kamis (27/8/2026) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, ini bukan sekadar proses administratif biasa, melainkan sebuah refleksi atas urgensi efisiensi fiskal dalam sektor pertahanan. Sebagai aset yang telah memasuki masa purna tugas, kapal perang tersebut kini harus dikelola secara profesional guna memberikan nilai tambah bagi kas negara sekaligus memitigasi risiko biaya pemeliharaan yang terus membengkak.
Urgensi Reformasi Tata Kelola Alutsista Non-Operasional
Dalam perspektif pengamat industri pertahanan, langkah Pemerintah Indonesia untuk melepas alutsista yang sudah tidak operasional merupakan implementasi dari prinsip lifecycle management yang sehat. KRI Ki Hajar Dewantara-364, yang merupakan kapal latih/frigat ringan buatan Yugoslavia (sekarang Kroasia) dan telah melayani TNI Angkatan Laut sejak tahun 1980-an, secara teknis telah mengalami depresiasi nilai yang signifikan.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan bahwa proses penjualan ini harus memenuhi standar akuntabilitas yang ketat. Dalam konteks ekonomi pertahanan, mempertahankan aset yang sudah mencapai end-of-life hanya akan membebani anggaran pemeliharaan rutin (maintenance cost) yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pengadaan teknologi pertahanan generasi terbaru. Data dari Kementerian Keuangan terkait Barang Milik Negara (BMN) menunjukkan bahwa biaya penyimpanan dan pemeliharaan kapal yang tidak lagi digunakan seringkali melampaui nilai guna operasionalnya sendiri.
Analisis Ekonomi: Efisiensi Fiskal dan Ruang Anggaran
Penjualan aset melalui mekanisme lelang yang disetujui oleh Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, bersama dengan Wamenhan Donny Ermawan, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, memiliki implikasi positif bagi ruang fiskal negara. Secara teoretis, pendapatan yang diperoleh dari hasil lelang ini dapat dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat disetor kembali ke kas negara.
Lebih jauh, tindakan ini selaras dengan tren global di mana negara-negara maju cenderung melakukan divestasi terhadap alutsista tua untuk mendanai modernisasi pertahanan. Dengan mengalihkan aset yang tidak lagi relevan dengan ancaman keamanan kontemporer, Indonesia dapat lebih fokus pada penguatan alutsista yang bersifat high-tech dan memiliki daya tangkal (deterrence) yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan visi modernisasi alutsista nasional yang menuntut fleksibilitas anggaran dalam menghadapi dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.
Mitigasi Risiko Keamanan dan Kedaulatan Nasional
Salah satu poin krusial yang ditekankan oleh legislatif adalah aspek keamanan nasional dalam proses transisi kepemilikan aset tersebut. Penjualan eks kapal perang bukan sekadar transaksi komersial; terdapat implikasi sensitif terkait teknologi pertahanan yang melekat pada kapal tersebut. Dave Laksono secara tegas mewanti-wanti agar aset ini tidak jatuh ke tangan pihak yang dapat memberikan ancaman bagi keamanan negara.
Dalam analisis hukum, proses lelang harus mematuhi Peraturan Menteri Keuangan terkait tata cara pemindahtanganan BMN. Hal ini mencakup:
- Pembersihan Teknologi: Penghapusan sistem sensor, senjata, dan data kriptografi yang masih tersisa pada kapal agar tidak dapat disalahgunakan atau di-reverse engineering oleh pihak asing.
- Uji Tuntas (Due Diligence): Memastikan profil pembeli memenuhi syarat hukum dan tidak memiliki rekam jejak yang merugikan kepentingan nasional.
- Transparansi: Mekanisme lelang harus dilakukan melalui platform resmi, seperti KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), guna menghindari praktik kolusi atau harga di bawah pasar yang tidak wajar.
Perspektif Strategis: Mengubah Liabilitas Menjadi Aset Produktif
Jika kita meninjau dari sudut pandang industri maritim, kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 memiliki nilai besi tua (scrap value) yang cukup tinggi. Namun, jika kapal tersebut dijual sebagai objek koleksi atau untuk tujuan museum (dengan syarat demiliterisasi total), nilainya bisa jauh lebih tinggi. Tantangan utama bagi Kemhan adalah menentukan titik keseimbangan antara harga jual maksimal dan keamanan strategis.
Dinamika industri pertahanan saat ini menuntut profesionalisme dalam manajemen aset. Pengalaman dari negara-negara NATO menunjukkan bahwa proses decommissioning kapal perang seringkali melibatkan kemitraan dengan industri galangan kapal lokal untuk proses pembongkaran yang ramah lingkungan. Dengan mengadopsi praktik terbaik (best practices) internasional, Indonesia tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga meningkatkan reputasi dalam tata kelola aset publik yang bersih dan transparan.
Dampak Jangka Panjang bagi Modernisasi Alutsista
Langkah yang diambil oleh Komisi I DPR pada rapat 27 Agustus 2026 ini merupakan katalis bagi perbaikan sistematis dalam manajemen alutsista TNI. Selama ini, isu tumpukan kapal tua di dermaga sering menjadi sorotan karena dianggap membuang ruang dermaga yang terbatas. Dengan menjual unit eks KRI Ki Hajar Dewantara-364, TNI Angkatan Laut akan memiliki ruang lebih luas di pangkalan untuk menyambut kedatangan kapal-kapal perang baru yang lebih modern.
Selain itu, keberhasilan lelang ini akan menjadi benchmark atau tolok ukur bagi penjualan aset-aset pertahanan lainnya di masa depan. Jika mekanisme ini berjalan dengan sukses dan transparan, maka ke depan, proses divestasi aset tidak akan lagi dipandang sebagai sebuah kerugian, melainkan sebagai bagian dari siklus hidup sistem pertahanan yang sehat. Masyarakat dapat memantau perkembangan ini melalui kanal informasi resmi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rupiah hasil penjualan kembali ke kas negara dengan integritas penuh.
Kesimpulan: Menuju Tata Kelola Pertahanan yang Akuntabel
Secara komprehensif, permintaan Komisi I DPR untuk menjual eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 dengan harga yang menguntungkan adalah langkah yang rasional dan sangat dibutuhkan. Fokus pada efisiensi fiskal, mitigasi risiko keamanan nasional, dan transparansi prosedur lelang menjadi tiga pilar utama yang harus dijaga.
Bagi Pemerintah Indonesia, ini adalah momentum untuk membuktikan bahwa tata kelola aset pertahanan dapat dilakukan dengan profesional, tanpa mengorbankan marwah institusi. Penjualan ini bukan hanya soal nominal uang yang didapatkan, melainkan tentang bagaimana negara mampu mengelola warisan alutsista masa lalu untuk membangun masa depan pertahanan yang lebih tangguh. Dengan pendekatan analitis dan kepatuhan terhadap regulasi, langkah ini diprediksi akan memperkuat struktur anggaran pertahanan secara berkelanjutan, sekaligus memberikan ruang bagi inovasi alutsista yang lebih relevan dengan tantangan keamanan abad ke-21.
Sinergi antara DPR, Kemhan, dan TNI dalam isu ini menjadi bukti bahwa pengawasan parlemen (fungsi budgetary dan oversight) berjalan efektif dalam memastikan setiap aset negara dikelola untuk kepentingan nasional yang lebih luas. Penjualan ini harus menjadi standar baru bagi pengelolaan barang milik negara di sektor pertahanan, yang mengutamakan nilai ekonomis, efisiensi operasional, dan yang terpenting, keamanan nasional yang tidak dapat ditawar.