Implementasi reforma agraria di Indonesia tengah memasuki fase krusial dalam siklus legislasi nasional. Dalam Rapat Kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Senin (7/9/2026), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan urgensi penguatan peran pemerintah daerah sebagai eksekutor utama di lapangan. Langkah ini dipandang sebagai upaya mendasar untuk menuntaskan disparitas tata kelola lahan yang selama ini sering terhambat oleh ego sektoral dan ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah.
Dinamika Reforma Agraria dalam Kerangka Desentralisasi
Reforma agraria bukan sekadar program sertifikasi tanah secara masif, melainkan sebuah instrumen redistribusi aset yang memiliki implikasi ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memandang bahwa keberhasilan reforma agraria sangat bergantung pada sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Secara administratif, Kemendagri telah mengintegrasikan poin-poin reforma agraria ke dalam pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki acuan normatif dalam mengalokasikan anggaran dan sumber daya manusia. Selain itu, percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi prasyarat mutlak guna menghindari tumpang tindih penggunaan lahan yang selama ini menjadi pemicu utama konflik agraria di Indonesia.
Menurut pandangan para pakar agraria, sinkronisasi ini merupakan langkah mitigasi terhadap potensi sengketa hukum di masa depan. Data menunjukkan bahwa efektivitas penataan ruang adalah kunci utama dalam memberikan kepastian hukum bagi investor maupun pemegang hak atas tanah, sekaligus menjadi instrumen pendukung ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan.
Peran Strategis Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)
Struktur operasional yang diusung dalam agenda ini adalah penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Dengan kepala daerah sebagai pucuk pimpinan dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertindak sebagai pelaksana harian, GTRA diharapkan menjadi "jembatan" koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Hingga saat ini, GTRA telah terbentuk di 38 provinsi dan 311 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Keberadaan lembaga ini sangat krusial dalam dua aspek utama:
- Penyediaan Objek Reforma Agraria (TORA): Mengidentifikasi lahan-lahan yang memenuhi syarat untuk diredistribusi kepada masyarakat.
- Resolusi Konflik: Melakukan mediasi dan penyelesaian sengketa agraria secara extra-judicial agar tidak membebani sistem peradilan formal.
Analisis mendalam menunjukkan bahwa efektivitas GTRA sangat dipengaruhi oleh dukungan politik (political will) dari kepala daerah setempat. Tanpa keterlibatan aktif kepala daerah, GTRA cenderung hanya menjadi entitas administratif tanpa dampak riil terhadap redistribusi tanah di lapangan.
Menjawab Tantangan Kapasitas Fiskal Daerah
Salah satu poin krusial yang diangkat oleh Bima Arya Sugiarto adalah persoalan kapasitas fiskal daerah. Dalam banyak kasus, daerah dengan kebutuhan reforma agraria yang tinggi justru memiliki keterbatasan kemampuan keuangan untuk membiayai program pendampingan masyarakat pasca-sertifikasi.
Kesenjangan fiskal ini merupakan hambatan struktural yang nyata. Kemendagri mengusulkan paradigma baru di mana pemerintah daerah tidak boleh hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi yang disarankan mencakup:
- Pembiayaan Kreatif (Creative Financing): Memanfaatkan instrumen keuangan non-konvensional untuk mendukung pemberdayaan masyarakat penerima manfaat.
- Kerja Sama Antardaerah: Mengoptimalkan skema berbagi sumber daya guna menekan biaya operasional di tingkat lokal.
- Kemitraan Badan Usaha: Melibatkan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau skema kemitraan strategis dalam pengembangan ekonomi wilayah.
Pendekatan berbasis data ini menjadi penting karena reforma agraria yang gagal dalam fase pasca-distribusi—di mana masyarakat mendapatkan tanah tetapi tidak memiliki modal untuk mengelolanya—hanya akan memicu siklus kemiskinan baru atau bahkan menyebabkan tanah tersebut beralih fungsi kembali ke tangan pemodal besar.
Proteksi Hak Ulayat dan Integrasi Teknologi Administrasi
Dalam konteks perlindungan masyarakat hukum adat, Kemendagri memberikan penekanan tegas. Pemerintah daerah dilarang melakukan alih fungsi atau penguasaan sepihak atas tanah ulayat yang telah diakui keberadaannya secara hukum. Perlindungan ini harus menjadi standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun investasi swasta di daerah.
Di sisi lain, digitalisasi administrasi aset desa menjadi pilar pendukung yang tak terelakkan. Penggunaan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) kini telah menyentuh 21.074 desa, atau sekitar 28 persen dari total 75.266 desa di Indonesia. Digitalisasi ini berfungsi sebagai single source of truth mengenai status kepemilikan tanah di tingkat akar rumput, yang meminimalisir manipulasi data dan sengketa kepemilikan di kemudian hari.
Proyeksi Masa Depan dan Rekomendasi Kebijakan
Jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait rasio gini penguasaan lahan, Indonesia masih menghadapi tantangan ketimpangan yang signifikan. Oleh karena itu, langkah Kemendagri dalam mengintegrasikan regulasi reforma agraria ke dalam RUU yang sedang dibahas di DPR RI merupakan langkah maju yang patut diapresiasi secara kritis.
Secara akademis, keberhasilan reforma agraria di masa depan akan sangat bergantung pada tiga faktor fundamental:
- Konsistensi Kebijakan: Menghindari perubahan regulasi yang drastis setiap pergantian periode kepemimpinan daerah.
- Kualitas Data: Integrasi data pertanahan antara BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kemendagri melalui kebijakan One Map Policy yang lebih presisi.
- Pemberdayaan Ekonomi: Fokus pada nilai tambah (value-added) lahan yang diredistribusi melalui akses permodalan dan pelatihan teknis bagi petani/masyarakat.
Sebagai kesimpulan, komitmen Bima Arya Sugiarto untuk melengkapi dan mendukung pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria menandakan adanya keinginan untuk menciptakan payung hukum yang lebih solid. Namun, efektivitas hukum tersebut akan tetap diuji oleh kemampuan birokrasi daerah dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam aksi nyata yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah pusat melalui Kemendagri perlu terus menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan, terutama bagi daerah-daerah yang masih tertinggal dalam pemutakhiran data aset desa. Dengan memperkuat posisi tawar masyarakat hukum adat dan menyediakan infrastruktur pembiayaan yang inovatif, reforma agraria tidak hanya akan menjadi agenda redistribusi tanah, melainkan sebuah instrumen transformasi sosial-ekonomi yang inklusif di Indonesia. Sinergi lintas lembaga yang terstruktur, berbasis data, dan berorientasi pada keadilan sosial akan menjadi penentu utama apakah reforma agraria dapat mencapai tujuan akhirnya dalam menyejahterakan rakyat secara merata di seluruh pelosok negeri.