Diskursus mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali mengemuka dalam ruang publik setelah Shri Hardjuno Wiwoho, seorang advokat dan pengamat hukum senior, memberikan testimoni krusial dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (7/9/2026). Dalam forum legislatif tersebut, muncul sebuah urgensi mendesak untuk meninjau ulang desain regulasi yang tidak hanya berfokus pada upaya pemulihan kerugian negara (asset recovery), tetapi juga memberikan jaminan proteksi hukum yang komprehensif terhadap hak milik warga negara yang berpotensi mengalami salah sita atau pemblokiran aset secara keliru.
Dinamika Regulasi dan Celah Hukum dalam Penyitaan Aset
Dalam lanskap hukum Indonesia, instrumen penyitaan sering kali menjadi titik krusial yang memicu perdebatan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan catatan praktis yang disampaikan oleh Shri Hardjuno Wiwoho, terdapat anomali sistemik di mana individu yang telah dinyatakan bebas dari status tersangka atau tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana, justru menghadapi kendala birokrasi dan legalitas yang masif dalam upaya pemulihan aset mereka yang telah berada dalam penguasaan aparat penegak hukum.
Fenomena ini mengindikasikan adanya kekosongan hukum (legal vacuum) dalam mekanisme pengembalian aset. Selama ini, prosedur pengembalian aset yang disita sering kali terjebak dalam jalur administratif yang bersifat internal di lingkungan kepolisian atau kejaksaan. Hal ini dianggap kurang memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat, karena posisi tawar individu yang dirugikan cenderung timpang saat berhadapan dengan otoritas negara. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma bahwa RUU Perampasan Aset harus berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional, bukan sekadar instrumen represif negara.
Urgensi Pengawasan Yudisial dalam Mekanisme Penyitaan
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan dalam analisis ini adalah perlunya pelibatan lembaga yudisial yang independen dalam setiap tahap penyitaan. Hardjuno menekankan bahwa mekanisme keberatan yang hanya ditujukan kepada atasan penyidik dinilai tidak memadai untuk menjamin objektivitas. Dalam perspektif hukum tata negara, pengawasan yudisial (judicial review terhadap tindakan administratif) adalah elemen fundamental untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
Masyarakat yang merasa dirugikan atas pemblokiran atau penyitaan aset harus diberikan akses hukum yang mudah untuk menguji keabsahan tindakan tersebut melalui pengadilan. Langkah ini sejalan dengan prinsip due process of law yang dianut dalam sistem hukum demokratis. Tanpa pengawasan yudisial, risiko over-criminalization atau penyitaan yang tidak proporsional akan semakin tinggi, yang pada gilirannya dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.
Analisis Ekonomi: Dampak Nilai Aset dan Kerugian Pemilik
Secara ekonomi, penyitaan aset bukan sekadar masalah status kepemilikan, melainkan juga menyangkut nilai ekonomi yang dinamis. Hardjuno menyoroti bahwa pengembalian aset berdasarkan harga penjualan (jika aset telanjur dilelang) sering kali tidak mencerminkan nilai riil atau potensi manfaat ekonomi yang hilang bagi pemiliknya. Dalam fluktuasi pasar, sebuah aset mungkin mengalami apresiasi nilai atau memiliki nilai produktif lainnya.
Dalam hal ini, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset seharusnya mengatur secara spesifik mengenai penilaian aset oleh pihak ketiga yang independen. Penjualan aset sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) harus menjadi langkah terakhir (ultimum remedium) dan hanya diperbolehkan dalam kondisi khusus dengan izin pengadilan. Hasil dari penjualan tersebut wajib dikelola dalam rekening penampungan khusus yang diawasi, guna memastikan bahwa jika pemilik terbukti tidak bersalah, nilai aset yang dikembalikan tetap utuh dan setara dengan kerugian ekonomi yang diderita.
Komparasi Global dan Prinsip Proporsionalitas
Jika kita merujuk pada standar internasional, seperti konvensi UNCAC (United Nations Convention against Corruption), pemulihan aset memang menjadi prioritas global untuk memberantas korupsi. Namun, negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau negara-negara di Uni Eropa juga menerapkan mekanisme civil forfeiture yang ketat dengan perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik (bona fide purchasers).
Indonesia perlu mengadopsi prinsip proporsionalitas dalam RUU Perampasan Aset. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan penyitaan harus sebanding dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan. Jika negara diberikan kewenangan besar untuk melakukan perampasan tanpa pemidanaan (non-conviction based forfeiture), maka negara juga harus memikul tanggung jawab besar untuk memberikan mekanisme pemulihan yang cepat, transparan, dan akuntabel bagi mereka yang tidak terbukti bersalah.
Tantangan Implementasi dan Masa Depan Regulasi
Penerapan RUU Perampasan Aset di masa depan akan menghadapi tantangan signifikan dalam hal koordinasi antarlembaga. Diperlukan sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) agar prosedur penyitaan memiliki standar operasional yang seragam.
Berdasarkan data statistik perkara tindak pidana ekonomi, tingkat keberhasilan pemulihan aset negara di Indonesia masih menghadapi hambatan teknis terkait pelacakan (tracing) dan pengamanan aset. Namun, efektivitas ini tidak boleh mengorbankan hak-hak sipil warga negara. Reformulasi pasal-pasal dalam RUU tersebut harus secara eksplisit memuat:
- Mekanisme Pemulihan Cepat: Prosedur hukum yang singkat bagi individu untuk mengajukan klaim atas aset yang disita secara keliru.
- Transparansi Pengelolaan: Penggunaan sistem informasi terpadu untuk memantau status aset yang disita agar tidak terjadi penyusutan nilai.
- Akuntabilitas Penegak Hukum: Sanksi bagi aparat yang terbukti melakukan penyitaan tanpa dasar hukum yang kuat atau melakukan tindakan di luar kewenangan.
Kesimpulan: Menuju Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Sebagai penutup, pengusulan Shri Hardjuno Wiwoho di hadapan Komisi III DPR RI merupakan masukan yang sangat berharga dalam proses legislasi. Regulasi yang baik tidak boleh hanya melihat dari satu sisi, yakni kepentingan negara untuk memiskinkan koruptor, tetapi juga harus memperhatikan sisi perlindungan bagi warga negara yang tidak bersalah.
Pemerintah dan legislator diharapkan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan akan instrumen hukum yang tajam untuk memerangi kejahatan finansial dengan kebutuhan akan kepastian hukum bagi masyarakat. RUU Perampasan Aset harus dirancang sebagai perisai keadilan, bukan pedang yang bisa melukai siapa saja tanpa pandang bulu. Dengan mengintegrasikan mekanisme pengembalian aset yang transparan dan pengawasan yudisial yang ketat, Indonesia dapat melangkah menuju sistem penegakan hukum yang lebih modern, beradab, dan kredibel di mata dunia internasional.
Ke depannya, pembahasan lanjutan di Senayan harus melibatkan lebih banyak ahli hukum pidana dan perdata, praktisi keuangan, serta organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa setiap pasal yang disahkan tidak menimbulkan preseden buruk di masa depan. Keseimbangan antara efektivitas penindakan dan perlindungan hak asasi manusia adalah tolok ukur utama bagi keberhasilan sebuah negara hukum dalam mencapai cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.
Referensi Data dan Konteks:
- Data Makro: Tren penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan peningkatan nilai nominal, namun sering terkendala pada eksekusi lelang dan gugatan perdata pihak ketiga.
- Prinsip Hukum: Presumption of innocence (asas praduga tak bersalah) tetap harus menjadi landasan dalam setiap tindakan penyitaan, bahkan dalam rezim perampasan aset tanpa pemidanaan.
- Analisis Industri: Pengamat hukum menilai bahwa ketidakpastian hukum dalam penyitaan aset dapat menghambat iklim investasi jika investor merasa hak milik mereka rentan terhadap tindakan sepihak oleh aparat.